Masuknya kalangan swasta dalam bursa dirut PLN merupakan sinyal privatisasi PLN.
|
|
Petugas PLN di Surabaya membenahi jaringan listrik (Iwan Heriyanto | Surabaya Post) |
|
VIVAnews - Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara menyatakan, masuknya kalangan swasta dalam bursa calon direktur utama PLN merupakan sinyal pemerintah akan memprivatisasi BUMN itu.
"Ini sinyal privatisasi," kata Ketua Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko ketika dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat 20 November 2009.
Jika memang harus ada pergantian direksi, menurut dia, lebih tepat dari kalangan internal PLN. Sebab persoalan dalam tubuh PLN sangat sulit, jika dipegang orang luar tidak akan memecahkan masalah. "Masih banyak orang dalam PLN yang bisa jadi dirut," ujarnya.
Ahmad menilai, beberapa pergantian direksi bahkan tidak memecahkan masalah PLN, apalagi perbaikan kinerja. Sering terjadinya kerusakan pada pembangkit dan infrastruktur PLN belakangan ini karena berkurangnya biaya operasional PLN hingga 50 persen. Ini karena dananya terpakai untuk proyek percepatan 10.000 Megawatt. "China tidak memenuhi komitmennya untuk memberi pinjaman," tuturnya.
Dia menjelaskan, karena pemerintah sudah terlanjur berjanji akan menyelesaikan proyek ini, PLN terkena imbasnya menanggung biaya proyek tersebut. Sehingga biaya perawatan pembangkit, transmisi, dan distribusi berkurang.
Faktor lain, kurangnya dukungan pemerintah dalam kewajiban pasok domestik (DMO) untuk batu bara dan gas. Ini menyebabkan biaya bahan bakar PLN membengkak.
"Seharusnya kalau pakai gas biaya bahan bakar hanya Rp 20 triliun per tahun, tetapi karena gasnya diekspor jadi bertambah menjadi Rp 60 triliun," kata Ahmad.
hadi.suprapto@vivanews.com
• VIVAnews
KPK Panggil Dirut PLN, Fahmi Mochtar 
Dirut PLN Berikan Sinyal Akan Diganti 
Rapat Koordinasi Ekonomi Bahas Krisis Listrik 
Menteri ESDM Panggil Dirut PT PLN 
Pemadaman Harus Segera Diatasi PLN 
WNI di Perbatasan Nikmati Listrik Dari Malaysia 