|
VIVAnews - Pemerintah melansir penyerapan (distribusi) pupuk bersubsidi hanya sebanyak 62 persen pada kuartal pertama 2009.
"Sehingga sisanya cukup besar," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris saat Breakfast Meeting "Penyelarasan Kebijakan Perpupukan Nasional Menuju Kemandirian Pangan Yang Berkelanjutan" di kantor Depperin Gatot Subroto Jakarta, Rabu, 6 Mei 2009.
Fahmi menuturkan, sistem distribusi tertutup masih terdapat permasalahan. Hal itu juga diamini Menteri Pertanian Anton Apriyantono.
Menurut Anton, persoalannya ternyata terjadi penyelundupan, misalnya
modus operandi di Lampung dan Kaltim. "Pada saat datang ke distributor ternyata tidak ada, padahal sembunyi-sembunyi menjual dengan harga mahal," ujarnya.
Dia juga mengaku, sudah meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki karena setelah dicermati kelangkaan terjadi di akhir tahun sekitar bulan September hingga Desember. "Itu waktu kebutuhan pupuk melonjak, padahal produksi pupuk tidak bisa digenjot dalam waktu tertentu," kata Anton.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Z Arifin Junaidi mengatakan banyak terjadi di lapangan, hal-hal yang tidak diinginkan. "Misalnya, lonjakan penggunaan pupuk bersubsidi di mana petani gunakan pupuk di atas takaran yang seharusnya 250 kilogram per hektar menjadi 500 kilogram per hektare," ujarnya.
Selain itu, fanatisme petani pada satu merek pupuk menjadikan harga pupuk melambung karena harus mengambil dari wilayah lain.
Anggaran pupuk bersubsidi sebanyak Rp 17,5 triliun, menurutnya, sudah mencukupi. "Anggaran tersebut dengan asumsi harga gas sama dengan awal tahun 2008, mestinya cukup," tutur Arifin.
Di ketahui tahun lalu, anggaran subsidi pupuk sebanyak Rp 15,1 triliun.
Bahkan, kata Arifin, Indonesia seharusnya bisa mengekspor pupuk dengan adanya program revitalisasi pabrik pupuk.
